Tingkatkan Akses Pelayanan Publik, Menpan RB Resmikan 17 Mal Pelayanan Publik

Selain itu, diperlukan juga dukungan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung operasional MPP Digital.

Meskipun demikian, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak, tantangan-tantangan tersebut diharapkan dapat diatasi. 

Keberadaan MPP di berbagai daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam hal kemudahan akses dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peresmian 17 MPP oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada 24 Juni 2024 merupakan langkah konkret dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di Indonesia. 

Dengan semakin banyaknya MPP yang tersebar di berbagai daerah, diharapkan masyarakat akan semakin merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses berbagai layanan publik. 

Ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sekaligus menjadi langkah maju dalam reformasi birokrasi di Indonesia.

Berikut 17 Mal Pelayanan Publik yang diresmikan:

1. Kabupaten Labuhan Batu Utara: 31 instansi dan 160 layanan

2. Kabupaten Dharmasraya: 16 instansi dan 157 layanan

3. Kabupaten Tanah Datar: 14 instansi dan 103 layanan

4. Kabupaten Kampar: 17 instansi dan 264 layanan

5. Kabupaten Muaro Jambi: 18 instansi dan 99 layanan

6. Kabupaten Rejang Lebong: 25 instansi dan 95 layanan

7. Kabupaten Bogor: 28 instansi dan 86 layanan

8. Kota Depok: 9 instansi 36 layanan

Sumber: