BANNER ASKOLANI 2 PERIODE HL

Tri Tito Karnavian Buka Sosialisasi Kadarkum, KDRT dan Layanan Adminduk

Tri Tito Karnavian Buka Sosialisasi Kadarkum, KDRT dan Layanan Adminduk

Ketua Umum TP PKK Pusat saat membuka sosialisasi keluarga sadar hukum, KDRT dan layanan administrasi penduduk di Griya Agung, Rabu 21 Februari 2024.--

PALEMBANG, HARIANBANYUASIN.COM - Ketua Umum TP PKK Pusat, Pusat Tri Tito Karnavian membuka sosialisasi Kadarkum, Kekerasan KDRT dan payanan administrasi penduduk KTP Pertama bagi WNI berusia 17 tahun. 

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni, Pj Ketua TP PKK Sumsel Tyas Fatoni, Pj Walikota Palembang Ratu Dewa dan para Ketua TP PKK di 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel.

Serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel. Tri Tito Karnavian menyebut kegiatan sosialisasi seperti ini perlu dilakukan di daerah-daerah lain se-Sumatera Selatan.

BACA JUGA:Pj Gubernur Agus Fatoni Sinergikan Seluruh Kekuatan Tangani Masalah Sosial di Masyarakat

BACA JUGA:Gerakan Serentak di Sumsel Dilaunching, Tri Tito Karnavian: Bisa Dicontoh Daerah Lain

"Mudah-mudahan kegiatan tidak hanya dilakukan di satu tempat ini saja (Palembang) tapi juga dapat di lakukan di Kabupaten/Kota," harapnya.

Tri Tito Karnavian menyebut PKK memiliki legalitas sangat kuat, meliputi Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) yang menjadi dasar hukum dan juga mendapatkan anggaran langsung dari APBD. 

Dia juga menyebut masyarakat Sumsel, terutama anggota PKK Sumsel perlu merasa beruntung dikarenakan dipimpin oleh Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni sebagai Kepala Daerah.

BACA JUGA:Pj Bupati Banyuasin Membuka Secara Resmi MTQ ke-XII Tingkat Kabupaten di Kecamatan Suak Tapeh

BACA JUGA:Peluang Anak Muda Banyuasin Caleg PDI Perjuangan Tembus Kursi DPRD Sumsel, Ini Jumlah Suara Sementara !

"Beruntung Sumsel punya Pak Gubernurnya yang dicari-cari se-Indonesia. Karena beliau sangat mengerti sekali dengan penganggaran di daerah masing-masing," kata Fatoni. 

"Pasti beliau berusaha keras, juga PKK mendapatkan penganggaran sesuai sehingga bisa menjalankan program," jelas Fatoni.

"Nanti silakan komunikasi dan konsultasi dengan Pak Pj Gubernur. Karena beliau yang menguasai, nanti kalau bisa minta memaksimalkan anggarannya sehingga bisa leluasa melaksanakan program," sambungnya.

BACA JUGA:Untuk Pejuang CPNS, Ini Tips dan Trik Mengerjakan Soal TKP SKD CPNS 2024

Sumber: