PALEMBANG, HARIANBANYUASIN.COM - Ketua Umum TP PKK Pusat, Pusat Tri Tito Karnavian membuka sosialisasi Kadarkum, Kekerasan KDRT dan payanan administrasi penduduk KTP Pertama bagi WNI berusia 17 tahun.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni, Pj Ketua TP PKK Sumsel Tyas Fatoni, Pj Walikota Palembang Ratu Dewa dan para Ketua TP PKK di 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel.
Serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel. Tri Tito Karnavian menyebut kegiatan sosialisasi seperti ini perlu dilakukan di daerah-daerah lain se-Sumatera Selatan.
BACA JUGA:Pj Gubernur Agus Fatoni Sinergikan Seluruh Kekuatan Tangani Masalah Sosial di Masyarakat
BACA JUGA:Gerakan Serentak di Sumsel Dilaunching, Tri Tito Karnavian: Bisa Dicontoh Daerah Lain
"Mudah-mudahan kegiatan tidak hanya dilakukan di satu tempat ini saja (Palembang) tapi juga dapat di lakukan di Kabupaten/Kota," harapnya.
Tri Tito Karnavian menyebut PKK memiliki legalitas sangat kuat, meliputi Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) yang menjadi dasar hukum dan juga mendapatkan anggaran langsung dari APBD.
Dia juga menyebut masyarakat Sumsel, terutama anggota PKK Sumsel perlu merasa beruntung dikarenakan dipimpin oleh Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni sebagai Kepala Daerah.
BACA JUGA:Pj Bupati Banyuasin Membuka Secara Resmi MTQ ke-XII Tingkat Kabupaten di Kecamatan Suak Tapeh
"Beruntung Sumsel punya Pak Gubernurnya yang dicari-cari se-Indonesia. Karena beliau sangat mengerti sekali dengan penganggaran di daerah masing-masing," kata Fatoni.
"Pasti beliau berusaha keras, juga PKK mendapatkan penganggaran sesuai sehingga bisa menjalankan program," jelas Fatoni.
"Nanti silakan komunikasi dan konsultasi dengan Pak Pj Gubernur. Karena beliau yang menguasai, nanti kalau bisa minta memaksimalkan anggarannya sehingga bisa leluasa melaksanakan program," sambungnya.
BACA JUGA:Untuk Pejuang CPNS, Ini Tips dan Trik Mengerjakan Soal TKP SKD CPNS 2024
BACA JUGA:Wajib Dicatat! Berikut Jadwal Seleksi CPNS 2024