Rencana Politik di Balik Konsesi Tambang Untuk PBNU

BACA JUGA:Republik Wajah Monarki

Tidak heran, jika sekarang NU selalu menjadi jembatan politik bagi para politikus untuk menduduki kursi jabatan. Semangat peleburan NU terhadap kekuasaan pemerintah memang sudah menjadi harapan para NU muda generasi pasca reformasi.

Konsesi tambang untuk NU adalah hadiah politik atas partisipasi NU dalam pemilu 2024.

Hadiah tersebut tidak hanya sebatas cuma-cuma, tetapi kemudian ada harapan yang dituju oleh pihak penguasa, yakni NU tetap berada di lingkungan pemerintah, ikut one vote volunteer persetujuan kebijakan politik pemerintah hingga membungkam tanpa ada suara kritis.

Di lingkungan elite politik, corak partai yang memiliki kedekatan emosional hingga mitra kerja dengan NU begitu banyak, sehingga dengan demikian kekuatan NU dilingkar kekuasaan semakin bertambah kental.

PBNU URUS TAMBANG

Bukanlah menjadi suatu masalah ketika suatu organisasi kemasyarakatan punya visi dan tujuan mengembangkan ekonomi rakyat, sebagaimana Ad Art NU pada BAB IV tentang Tujuan dan Usaha Pasal 9 yang dimana NU melaksanakan usaha-usaha tidak hanya dibidang keagamaan, tetapi juga dibidang sosial dan ekonomi. 

Sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia, tentunya NU memiliki orang-orang cerdas dan atau cendekiawan muslim intelektual yang mampu mengelola usaha pertambangan secara profesional dan proporsional(memperhatikan kepentingan bersama).

Tetapi bukan itu yang menjadi persoalan, yang menjadi persoalan ialah kenapa izin usaha pertambangan(IUP) konsesi terhadap PBNU baru sekarang di deklarasikan oleh menteri investasi?

Tentunya ada tujuan politik dibalik izin konsesi tersebut.

ANALISA PERAN PBNU JELANG PILKADA

Peran PBNU pasca Pemilu 2024, terpencar dalam tiga kubu atas tiga pasangan calon.

Dengan telah dijanjikan konsesi tambang untuk PBNU, maka politik balas jasa selalu jadi alat untuk memenangkan kontestasi elektoral.

Sebuah gerakan dan faham elektoral politik identitas selalu menjadi fasilitas tambahan selain politik uang untuk memenangkan Pemilu maupun Pilkada.

Maka keberpihakan PBNU diatas kepentingan mendukung penguasa dalam pilkada kedepan, yang ada kaitannya dengan hubungan darah penguasa yang sekarang, akan menjadi buah manis bagi PBNU untuk memberi bantuan elektoral terhadap pasangan calon yang akan maju di pilkada, terutama pada pilkada DKI Jakarta.

Sumber: