BPD 'Merengek' Minta Motor Dinas, Bupati Banyuasin Berikan Jawaban Menohok

PANGKALAN BALAI, HARIANBANYUASIN.COM - Melihat kepala desa mendapatkan motor dinas, muncul keinginan BPD untuk diberikan fasilitas serupa.

Keinginan agar Pemkab Banyuasin juga memberikan motor dinas kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disampaikan salah satu anggota BPD di Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin.

Usulan itu disampaikan salah satu anggota BPD di Kecamatan Rantau Bayur, saat Rapat Koordinasi (Rakorcam) di Desa Rantau Harapan Kecamatan Rantau Bayur, kemarin. 

BACA JUGA:Sidang Putusan Pembunuhan Pasutri di Pulau Rimau, 3 Terdakwa Lolos Dari Hukuman Mati, Ini Pertimbangannya

"Kalau bisa pak Bupati, kades dapat motor dinas, kami BPD ini juga ada motor dinasnya," ujarnya mengusulkan. 

Kata dia, dengan adanya motor dinas akan memudahkan anggota BPD dalam melakukan tugasnya sebagai pengawasan. 

"Kades punya motor, harusnya kami juga diusulkan," sampainya kepada Bupati.

BACA JUGA:Jalan 8 Desa di Kecamatan Rantau Bayur Masih Rusak, Ini Tanggapan Bupati Banyuasin

"Itu sekedar saran kami semoga dapat dikabulkan pak Bupati," harapnya.

Menanggapi hal itu Bupati Banyuasin Askolani menyarankan agar tidak usah ada motor dinas untuk BPD.

Menurut dia akan menjadi masalah jika BPD ada motor dinas karena fungsi BPD itu kolektif kolegial. Jika ada kendaraan dinas maka akan menimbulkan saling protes.

BACA JUGA:Pembangunan Jembatan Tanah Kering Pulai Rimau Diusulkan Rp 100 Miliar, Dananya Ternyata Dari Sini!

“Jika hanya untuk ketua, anggota lain akan protes," tegas Askolani.

"Karena sama-sama BPD, nanti ada yang mempersoalkan kerusakan motor. Minyak, perawatan kendaraan dinas. Lalu anggarannya siapa yang tanggung jawab," katanya.

Sumber: