Merindukan Pemimpin yang Amanah

BACA JUGA:Lebaran yang Terbelah: Ketika Umat Bingung, Persatuan Dipertanyakan

Namun, pemandangan kemacetan, kecelakaan, hingga korban jiwa kerap terjadi dan terus menghantui para pengguna jalan.

Kondisi jalan yang bergelombang menyusahkan pengendara sepeda motor, memungkinkan untuk jatuh dan terselip.

Hal inilah yang dialami M. Shodiq Nasrulloh, seorang buruh pabrik mi di kawasan Plaju yang juga bekerja sambilan sebagai pengemudi ojek online demi menambah penghasilan.

Ia meregang nyawa setelah mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Timur Palembang-Betung KM 15, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin.

Diduga korban terjatuh akibat kondisi jalan yang rusak dan bergelombang, lalu terlindas truk yang melintas di lokasi kejadian (tribunsumsel.com, 16/5/2026).

Peristiwa ini kembali menjadi tamparan keras bahwa kerusakan jalan bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan menyangkut keselamatan nyawa manusia.

Jalan yang semestinya menjadi sarana kemaslahatan justru berubah menjadi ancaman bagi masyarakat yang setiap hari mencari nafkah demi keluarga mereka.

Gelombang protes pun muncul dari masyarakat Banyuasin dengan melakukan protes dan memasang spanduk sindiran "wisata jalan bergelombang" di Jalan Lintas Timur (Jalintim) perbatasan Palembang-Banyuasin (sekitar KM 12 hingga KM 18).

Sejumlah masyarakat Banyuasin pun mulai mempertanyakan realisasi janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin periode 2025–2030 yang sebelumnya disampaikan kepada publik saat masa pemilihan kepala daerah.

Dalam poster itu tercantum berbagai program mulai dari jalan mulus dan jembatan bagus, pelayanan berobat gratis, internet masuk desa, bantuan UMKM, hingga santunan kematian. Namun, kalau kita lihat dalam masalah jalan, realisasinya belum terasa hingga tulisan ini dibuat.

Di balik persoalan jalan rusak, sesungguhnya ada problem yang lebih mendasar, yakni problem sistemik.

Sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan hari ini telah menjadikan negara hanya berperan sebagai regulator, bukan pengurus rakyat secara hakiki.

Akibatnya, kebijakan pembangunan lebih banyak mempertimbangkan untung-rugi materi, penanganan pun berjalan dengan lamban.

Dalam sistem kapitalisme, keberhasilan pemimpin sering diukur dari investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kepentingan para pemodal.

Sumber: