BACA JUGA:Judol Memakan Korban: Saat Sistem Gagal, Keluarga Jadi Tumbal
Walhasi hanya swasta yang menguasai kekayaan alam yang melimpah, namun rakyat kalangan bawah hanya jadi bulan-bulanan pekerja kasar.
Upah minimum di tengah himpitan ekonomi yang kian menggila dan belum lagi nilai mata uang rupiah semakin hari berada dalam kegelapan.
Begitulah dalam Sistem Kapitalis, negara layaknya hanya sebagai perantara bagi pengusaha yang berperan sebagai pedagang dan rakyat sebagai pembeli.
Rakyat dijadikan sapi perah yang menghasilkan susu meskipun harus mati karena beban pajak yang berlaku.
Pajak BPJS dibebankan bagi seluruh rakyat termasuk bagi bayi yang masih dalam kandungan. Begitu menyengsarakan hidup dalam sistem Kapitalisme yang menyengsarakan rakyat.
Rakyat semakin menderita dengan ditetapkannya pajak sebagai salah satu pemasukan bagi negara.
Nilai-nilai yang katanya pajak akan kembali pada rakyat/untuk kesejahteraan rakyat hanya sebagai jargon omong kosong belaka
Padahal manusia wa bil khusus penguasa dan pejabat negara akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka pimpin/urus kelak di yaumil hisab.
Pandangan Islam
Dalam sistem Islam pemasukan negara untuk menjamin kebutuhan pokok salah satunya dari hasil dari Sumber Daya Alam yang melimpah.
Sumber Daya Alam yang ada seharusnya di kelola negara untuk kebutuhan pemenuhan kebutuhan primer bagi rakyat.
Tentulah 6 kebutuhan primer/pokok tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat.
Dalam sistem Islam yang pernah diterapkan selama 14 abad lamanya bahwa pemberlakuan pajak hanya dikenakan bagi kafir zimni yang merupakan jizyah berupa tanda ketaatan dan tunduk kepada Sistem Islam dan mendapatkan perlindungan serta kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan penjagaan keamanan jiwa, harta, keturunan, akal juga keamanan.
Dalam jizyah yang diwajibkan hanya berlaku bagi laki-laki yang masih produktif bukan bagi laki-laki non produktif, perempuan dan anak-anak.
Penguasa dan para pejabat negara dalam sistem Islam mereka akan mendorong rakyat dan seluruh struktur pemerintahan menjadi bersyaksyiyah Islamiyah.