Secara ringkas, metode baru pengukuran IDI mencakup tiga aspek dan 22 indikator.
Penerapan metode baru ini berdampak pada perlunya desain ulang di tingkat pusat maupun daerah, baik dari sisi struktur keanggotaan, masa berlaku kelompok kerja, maupun dukungan anggaran.
Pada tingkat provinsi, struktur keanggotaan diperluas dengan penambahan anggota dari instansi perwakilan pemerintah pusat, instansi pemerintah provinsi, serta lembaga nonstruktural.
Masa berlaku kelompok kerja ditetapkan lima tahun mengikuti masa jabatan kepala daerah.
Sementara dukungan anggaran diusulkan melalui Musrenbangda dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur.
“Pengukuran IDI dilakukan secara bersamaan dari dimensi politik, ekonomi, dan sosial. Berdasarkan pengukuran tersebut, nilai IDI Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai angka 82,71 dalam kategori baik. Ini menggembirakan,” ujar Sekda.
Lebih lanjut, ia berharap melalui FGD ini dapat diperoleh masukan yang objektif dan konstruktif terhadap indikator-indikator IDI, validasi serta pendalaman data atas peristiwa-peristiwa demokrasi yang terjadi.
Kesamaan persepsi antar pemangku kepentingan dalam menilai kondisi demokrasi daerah, serta rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Partisipasi aktif seluruh peserta sangat dibutuhkan agar hasil IDI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 benar-benar akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki komitmen kuat untuk terus memperkuat kehidupan demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Hasil FGD ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan dasar perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di Provinsi Sumatera Selatan.
Oleh karena itu, ukuran pencapaian pembangunan demokrasi harus jelas dan terukur serta menggambarkan kondisi demokrasi yang sebenarnya.
Dalam hal ini, IDI merupakan ukuran resmi yang digunakan pemerintah, di samping hasil pengukuran lembaga lain, termasuk dari luar negeri.
Sekda menegaskan bahwa demokrasi yang baik menjadi prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sekaligus menjadi arah pembangunan itu sendiri.
Pembangunan tidak akan bermakna apabila rakyat tidak menjadi pemilik dan penikmat kemajuan tersebut.