Maka pada tahun 1999 beberapa bulan setelah Gubernur Sumatera Selatan H. Rosihan Arsyad dilantik, diadakan pertemuan antara Gubernur dengan Anggota DPR RI yang berasal dari perwakilan Sumatera Selatan.
Dan pada saat itu salah seorang dari Anggota DPR RI, Drs. H. Anwar Malik menyampaikan ide pemekaran untuk membentuk Kabupaten Banyuasin, dan ide tersebut direspon Gubernur Sumatera Selatan H. Rosihan Arsyad.
Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 1999, DPRD Kabupaten Musi Banyuasin mengeluarkan Keputusan Nomor 14/KPTS/DPRD/1999 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin menjadi 2 daerah otonomi baru yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 336/SK/I/1999 tentang Pembentukan Tim peneliti dan penyusunan rencana pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin.
Gagasan ini dipandu oleh Adnan Abdul Somad dkk, khusus tentang berbagai kemudahan baik keputusan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin maupun Keputusan Bupati Musi Banyuasin tidak lepas dari peran aktif Ir. H. Alex Noerdin, SH, sebagai Sekda Kabupaten Musi Banyuasin.
Pada waktu itu, perjuangan selanjutnya oleh tokoh Banyuasin adalah di tingkat DPRD Sumatera Selatan pada tanggal 15 Juli 1999 DPRD Sumatera Selatan menyetujui rencana pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin.
kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Nomor 421/SK/II/99 membentuk tim terpadu, ini tidak lepas dari peran H. Kaharuddin Aziz sebagai Anggota DPRD TK. I Sumatera Selatan pada waktu itu.
Fase selanjutnya perjuangan tokoh masyarakat Kabupaten Banyuasin adalah di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tokoh yang berperan antara lain Drs. H. Anwar Malik (Anggota DPR RI), yang pada waktu itu bergabung dalam membahas tentang rencana penetapan Undang-Undang Pemekaran Daerah.
Antara lain menjadwalkan kunjungan komisi III DPR-RI tanggal 9 Mei 2000, yang dipimpin oleh H. Marwan Hanan, SH, untuk menilai kelayakan pembentukan Kabupaten Banyuasin.