Pada saat itu para tokoh telah mencetuskan ide untuk pembentukan Kabupaten yang definitif dengan nama Kabupaten Banyuasin. Keinginan ini disambut baik oleh tokoh Musi Ilir yang ibu kotanya di Sekayu.
Untuk merealisasikan keinginan ini, pada tahun 1954 diadakan pertemuan antara tokoh Musi Ilir yang dipimpin oleh KH. M. Rasyid Siddiq dan tokoh masyarakat Banyuasin yang hadir antara lain, KH. Abdul Hamid Aqil, KH. Muhammad Basri dan Kaharuddin Aziz, sedangkan tokoh Musi Ilir yang hadir antara lain, KH. Muhammad, M. Yasin, H. Abdullah dan Ibrahim Lakoni.
Pada pertemuan tersebut tokoh dari kedua eks kawedanan baik Banyuasin maupun Musi Ilir berhasil menyepakati untuk membentuk kabupaten tersendiri, yaitu Kabupaten Musi Ilir dan Kabupaten Banyuasin.
Pada tahun 1957, para tokoh masyarakat Kabupaten Banyuasin mengadakan musyawarah yang menghasilkan keputusan untuk memperjuangkan Kabupaten Banyuasin dan Sungai Lilin menjadi 1 Kabupaten dengan ibu kota di Pangkalan Balai.
Maka pada waktu itu mengirim 2 orang utusan, yaitu : Kaharuddin Aziz dan Muhammad Tamin guna menghadap Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Namun gagasan ini kurang mendapat tanggapan positif dari pemerintah pusat, sehubungan dengan adanya pergolakan daerah yang terpusat di Musi Ilir.
Dengan adanya pergolakan daerah tersebut, maka upaya untuk mempercepat pembentukan Kabupaten Banyuasin menjadi tertunda.
Dengan kembalinya Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI) ke pangkuan ibu pertiwi, yang jadi salah satu persyaratan adalah ibukota Musi Banyuasin pindah dari Palembang ke Kota Sekayu.