BANNER ASKOLANI 2 PERIODE HL

Penjabat Bupati Banyuasin Minta BPS Banyuasin Berikan Data IPM yang Akurat

Penjabat Bupati Banyuasin Minta BPS Banyuasin Berikan Data IPM yang Akurat

Audiensi BPS Banyuasin dengan Pj Bupati Banyuasin di ruang kerja Bupati Banyuasin.--

Hani Syopiar Rustam SH juga menekankan dukungan penuh kepada BPS Banyuasin dalam upaya mereka. "Kami mendukung BPS, dan berharap pendataan dapat sukses dan mampu menghasilkan data statistik berkualitas dan akurat," katanya.

Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam mendukung upaya BPS Banyuasin untuk mengumpulkan data dengan cermat dan teliti.

Sementara itu, Kepala BPS Banyuasin, Sunita, memberikan gambaran perkembangan terkini terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banyuasin.

BACA JUGA:Sembuhkan ISPA Tanpa Obat: Kekuatan Minuman Herbal 4 Bahan, Patut Dicoba

BACA JUGA:Kisah Keberanian Darno, Warga Banyuasin Sumatera Selatan yang Menyelamatkan Masyarakat dari Ancaman Buaya

Beliau menyatakan bahwa IPM Kabupaten Banyuasin telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2022, IPM mencapai 67.93, naik dari 67.13 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan di Banyuasin yang tercermin dalam IPM yang lebih baik.

Selain itu, Sunita juga memberikan data terkait partisipasi murni pendidikan di Kabupaten Banyuasin. 

Angka partisipasi murni pada tahun 2022 mencapai 99.96%. Untuk jenjang pendidikan dasar (SD), angka partisipasi mencapai 78.36%.

Sementara untuk jenjang pendidikan menengah pertama (SMP) mencapai 55.76%, dan untuk jenjang pendidikan menengah atas (SMA) mencapai 55.76%. 

Data ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana masyarakat Banyuasin terlibat dalam pendidikan, yang merupakan faktor penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, Sunita juga menyajikan data terkait kemiskinan di Kabupaten Banyuasin. 

Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuasin adalah sebesar 9.58%, dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 509.264 per kapita per bulan. 

Kemiskinan diukur menggunakan beberapa indikator, termasuk Persentase Penduduk Miskin (PO), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Selanjutnya, Sunita juga menjelaskan peran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuasin dalam kontribusi terhadap PDRB Sumatera Selatan. 

Sumber: