DPRD Banyuasin MoU dengan Kanwil Kemenkumham

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Sumsel R.A  Anita Noeringhati menambahkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional secara umum.

 

Menurut dia, keberadaan Kanwil Kemenkumham Sumsel melalui perancang peraturan perundang-undangan bukan mengambil alih tugas dan fungsi, melainkan sebagai penghubung.

 

Sehingga dapat menjadi pendamping pada setiap pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpeng tindih, serta berpotensi terjadi pembatalan.

 

Oleh karena itu, kata dia, pelaksanaan nota kesepahaman ini dapat menguatkan komitmen dan sinergi untuk mengimplementasikan seluruh kerja sama.

 

“Saya sangat berharap kerja sama ini tidak dibatasi dalam bidang pembentukan produk hukum saja, namun termasuk di bidang lainnya juga yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham, seperti Bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, KI, dan hak asasi manusia(HAM),” ujar Anita.*

Sumber: