Kebutuhan kalangan menengah sebenarnya sederhana saja: sandang, pangan, dan papan. Namun hari ini, yang sederhana itu pun susah dipenuhi. Pendapatan tidak bertambah, sementara harga kebutuhan terus naik.
Lihat saja harga pokok: beras, telur, daging, buah, dan sayur tidak pernah stabil. Belum lagi tagihan listrik, air, sekolah, dan kesehatan yang terus mencekik.
Wajar jika akhirnya terjadi fenomena downgrade besar-besaran. Orang ramai-ramai pindah dari merek premium ke merek ekonomis, dari mall ke pasar barang bekas. Ini bukan lagi soal berhemat sementara menjelang Lebaran, melainkan sinyal bahwa anggaran belanja riil masyarakat memang menyusut.
Di titik inilah kita sadar: miskin bukan takdir, melainkan dipaksa downgrade demi bertahan hidup.
Sistem ekonomi kapitalisme hari ini bekerja dengan dua wajah. Di satu sisi, ia mendorong masyarakat mengejar gaya hidup mewah dan gengsi. Di sisi lain, sistem yang sama melahirkan kemiskinan struktural.
Jika ditelusuri, akar dari fenomena downgrade ini adalah kebijakan efisiensi pemerintah yang berwatak kapitalistik. Akibatnya harga kebutuhan pokok naik, pajak mencekik, dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi di mana-mana.
Inilah bukti bahwa politik ekonomi kapitalisme sekuler hanya menghasilkan krisis finansial dan ancaman kemiskinan yang meluas. Ditambah krisis moral di kalangan pejabat, maraknya korupsi, dan keberpihakan negara yang lebih tinggi kepada oligarki daripada kepada rakyat. Negara akhirnya berlepas tangan dan abai dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya.
Bagaimana Islam Memberi Solusi?
Islam memiliki paradigma yang berbeda. Gaya hidup dalam Islam bukan soal memenuhi semua keinginan, melainkan memenuhi kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Dan negara hadir sebagai penjamin utamanya.
Islam menetapkan negara sebagai ra'in, pengurus dan pelayan rakyat. Rasulullah Saw bersabda: "Imam (khalifah) adalah ra'in dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. Bukhari & Muslim).
Tanggung jawab negara diwujudkan dalam tiga jaminan besar:
Pertama, Jaminan Sandang, Pangan, dan Papan. Islam mewajibkan negara membuka lapangan kerja seluas-luasnya, terutama bagi laki-laki sebagai penanggung nafkah. Negara tidak boleh menciptakan iklim usaha yang menyulitkan rakyat dengan pajak dan pungutan liar. Bagi yang tidak mampu bekerja karena sakit, cacat, lanjut usia, atau janda yang tidak memiliki wali, maka nafkahnya dijamin sepenuhnya oleh negara melalui Baitul Mal dari pos zakat dan fai.
Kedua, Jaminan Pendidikan dan Kesehatan Gratis. Dalam Islam, pendidikan dan kesehatan bukan komoditas bisnis yang diperjualbelikan, melainkan kebutuhan dasar publik yang wajib disediakan negara secara gratis dan berkualitas untuk seluruh rakyat, baik kaya maupun miskin. Dengan begitu, tidak ada lagi rakyat yang pusing memikirkan biaya sekolah dan biaya rumah sakit.
Ketiga, Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Rakyat. Dari mana biayanya? Islam memiliki sumber pemasukan raksasa. Hutan, tambang, minyak, gas, laut, dan kekayaan alam yang melimpah adalah milik umum (milkiyyah 'ammah).
Rasulullah bersabda: "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api (energi)." (HR. Abu Dawud). Haram hukumnya SDA ini diserahkan kepada korporasi swasta apalagi asing.
Negara hanyalah sebagai pengelola, dan hasilnya wajib dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat dalam bentuk jaminan hidup di atas. Bukan untuk memperkaya oligarki. Dengan mekanisme inilah negara akan memiliki dana yang sangat besar tanpa perlu memalak rakyat dengan pajak yang mencekik, utang riba, dan kenaikan harga.