BACA JUGA:BoP Hanya Alat Penjajahan AS, Indonesia Harus Hengkang
Sedangkan produksi sawit terbesar dimiliki oleh propinsi Riau, mencapai 9,14 juta ton atau sekitar 20,11% total produksi nasional.
Karena itu, sudah seharusnya Sumsel mendapatkan tambahan lebih dalam penetapan kuota BBM subsidi.
Paradigma Tata Kelola
Inilah bentuk paling nyata ketika kepemilikan umum dikelola dengan paradigma kapitalistis, daerah penghasil migas justru harus antri BBM bersubsidi.
Karena itu, konsep subsidi juga perlu diubah.
Karena, subsidi dianggap sebagai kebaikan negara, lalu rakyat akan sangat berterima kasih ketika diberikan padahal sejatinya, itu memang hak mereka.
Persoalan kuota solar di Sumsel telah menimbulkan gejolak sosial, sudah seperti bertahan antara hidup dan mati, karena telah merenggut nyawa lantaran lama dan panjangnya antrean.
Sayangnya, respons kepala daerah sangat lambat, hanya bisa mengusulkan minta tambahan kuota ke pusat.
Ini mengindikasikan, selama negara menerapkan sistem kapitalis, Sumsel sebagai lumbung energi tidak bisa menjamin rakyatnya mudah mendapatkan BBM.
Faktanya juga, kepala daerah tidak punya ketegasan, kepala negara lemah di hadapan kapitalis migas.
Berbeda dalam sistem Islam.
Tata kelola migas diserahkan sepenuhnya ke negara, haram diserahkan pada swasta, dan di manfaatkan pengelolaannya untuk seluruh rakyat tanpa pilih, muslim atau bukan, kaya atau miskin.
Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa, rakyat memiliki (berserikat) dalam tiga hal: air, rumput, dan api (migas).
Maka, jika migas dikelola negara sesuai dengan institusi dalam sistem Islam (Khilafah), tidak akan ada gejolak sosial, tidak ada ketimpangan BBM subsidi-nonsubsidi . Karena, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyat tanpa membeda-bedakan.
Wallahu a'lam.