HARIANBANYUASIN.COM - Provinsi Sumatera Selatan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) justru hanya memperoleh kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sekitar 600 ribu kiloliter per tahun, jauh di bawah kebutuhan yang diperkirakan mencapai 2 juta kiloliter.
Kondisi tersebut dinilai ironis dan berpotensi memicu persoalan sosial maupun ekonomi, sehingga pemerintah pusat diharapkan dapat mengevaluasi kebijakan alokasi kuota BBM subsidi bagi Sumsel.
Perubahan kebijakan mengenai distribusi maupun kuota BBM subsidi yang terkesan berubah-ubah tanpa penjelasan kepada publik dan persetujuan wakil rakyat dapat menimbulkan kesan, diabaikannya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
BACA JUGA:Hilangnya Penerus Masa Depan Di Tengah Perang
BACA JUGA:Korupsi Merajalela, Bagaimana Sanksi dalam Islam
Perbedaannya sangat mencolok, antara kebutuhan solar dan kuota yang didapatkan, sehingga berpotensi memicu gejolak sosial dan ekonomi di tengah masyarakat (tribunsumsel.com/03/07/2026).
Kuota Solar
Selain antrean yang mengular di SPBU, kelangkaan pasokan BBM juga menyebabkan naiknya biaya operasional transportasi dan distribusi barang, yang berdampak tidak hanya di sektor industri namun, pada masyarakat luas.
Besarnya kuota solar yang dipasok seharusnya sebanding lurus dengan banyaknya hasil migas di daerah tersebut.
BACA JUGA:Betulkah Pajak Bisa Mensejahterakan Rakyat?
BACA JUGA:Indonesia Surga Mafia Judol Internasional?
Dan, Sumatera Selatan memiliki alasan kuat untuk memperoleh tambahan kuota. Karena, Sumsel merupakan daerah penghasil migas juga sentra perkebunan sawit terbesar di Indonesia.
Saat ini, produksi solar tidak lagi sepenuhnya bergantung pada impor. Karena lebih dari 40 persen bahan bakunya berasal dari minyak sawit.
Di antara 5 besar propinsi penghasil sawit, Sumsel menduduki urutan ke 5 setelah Kalimantan Barat, dengan jumlah 3,967 juta ton atau 8,73%.
BACA JUGA:Sosok Ayah Berubah Menjadi Predator