Infrastruktur jalan merupakan kebutuhan rakyat yang wajib dipenuhi negara.
Di dalam Islam, dalam membiayai infrastruktur jalan ini adalah melalui kas negara (baitulmal).
Sumber pemasukan Baitulmal adalah dari ghanimah, fa'i, kharaj, usyur, khumus, jizyah, dan kepemilikan umum seperti harta tambang.
Sayangnya, hari ini kita hidup dalam celah kesenjangan yang terbuka lebar.
Di satu sisi, ada orang yang susah untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Namun, di sisi lain, ada orang yang harga jam tangannya saja sampai milyaran rupiah harganya.
Aset-aset negara seperti pertambangan, kekayaan sumber daya alam, dan lain-lain kian dikuasai para kapital (pemilik modal).
Kebijakan negara dalam sistem Islam sifatnya adalah independen, yakni bermuara pada kepentingan umat.
Darinya akan lahir penguasa yang amanah, dan mampu mewujudkan kesejahteraan atau keselamatan bagi rakyat.
Terlebih, jalan lintas Palembang-Betung termasuk jalan yang rawan kecelakaan.
Kondisi jalan yang semakin rusak menambah sebab kecelakaan berulang.
Oleh karena itu, penting bahwa melakukan upaya pembenahan. Yakni upaya negara memberi jaminan keselamatan rakyat melalui perbaikan infrastruktur jalan.
Sejatinya, penguasa adalah raa’in (pengurus) bagi rakyat, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.,
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Maka, penguasa akan ditanya di hadapan Allah Swt. kelak tentang setiap nyawa yang melayang di jalan lintas ini.
Oleh karena itu, administrasi perbaikan jalan tidak boleh ribet dan lama pengajuannya, karena ini menyangkut keselamatan rakyat.