Anomali Anggota Dewan

BACA JUGA:Pendidikan Islam, Wujudkan Generasi anti Bully

Salah satu biang kerok defisit APBN di semester I tahun ini adalah kontraksi penerimaan pajak yang cukup dalam pada periode Januari 2025 dan Februari 2025.

Lantas, timbul pertanyaan. Bagaimana kondisi APBN jika ditambah dengan kenaikan gaji anggota DPR?

Sementara rakyat sudah diperas dengan berbagai kenaikan.

Mulai dari kenaikan harga pangan sampai kenaikan pajak.

Bagaimana bisa pemerintah justru memberi tambahan penghasilan yang fantastis di tengah kondisi masyarakat yang makin memprihatinkan?

Hal ini tidak terlepas dari politik transaksional yang terjadi di lingkaran penguasa.

Alih-alih bekerja demi menyejahterakan rakyat, para penguasa justru memperkaya diri sendiri.

Kebijakan yang diambil hanya berdasarkan transaksi, ada timbal balik yang jelas. Entah materi atau non materi. 

Politik trasaksional memicu konflik kepentingan antar para penguasa. Mereka bisa seenaknya membuat aturan-aturan yang menguntungkan bagi kelompoknya. 

Namun, politik transaksional semacam ini memang lazim terjadi dalam sistem demokrasi kapitalisme.

Ini menjadikan keadilan sulit diwujudkan. Kesenjangan antara si miskin dan si kaya sangat terlihat jelas di negara-negara kapitalis.

Yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin merana.

Demokrasi kapitalisme melahirkan sikap antipati. Manusia kehilangan empati. Mereka tidak lagi memikirkan nasib saudaranya. 

Sama halnya dengan para pejabat yang menggunakan jabatannya hanya untuk memperkaya diri, kelurga, dan kelompoknya saja.

Sumber: