Selain itu, satuan pendidikan seperti SMA, SMK, dan SLB juga tetap melaksanakan kegiatan secara langsung.
Terkait penggunaan kendaraan dinas, Sekda meminta agar OPD tidak menggunakan mobil dinas saat pelaksanaan WFH.
Dalam evaluasi tersebut, Edward juga menyoroti tingkat kehadiran ASN melalui sistem e-presensi.
Berdasarkan data administrasi, dari total 7.807 ASN Pemprov Sumsel yang menjalankan WFH, tingkat kehadiran pada presensi pagi mencapai 65 persen, sementara presensi sore sebesar 61 persen.
Ia mengingatkan bahwa ASN yang tidak melakukan presensi akan dikenakan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Kalau tidak absen, akan dipotong TPP. Tolong ini diperbaiki, karena datanya bisa langsung terlihat dari e-presensi,” tegasnya.
Edward juga meminta setiap OPD untuk saling mengingatkan pegawainya terkait kewajiban presensi serta segera melaporkan jika terdapat kendala, termasuk bagi ASN yang sedang dinas luar atau cuti.
Lebih lanjut, ia meminta setiap OPD untuk melaporkan penggunaan listrik bulan April yang akan disampaikan pada Mei mendatang.
Hal ini sebagai bagian dari upaya penghematan energi dan efisiensi anggaran.
“Penghematan bahan bakar dan penggunaan energi harus benar-benar diperhatikan. Ini menjadi bagian dari evaluasi kita bersama,” tandasnya.