Audiensi juga membahas persoalan administratif, seperti adanya sekitar 4.000 kepala keluarga warga Banyuasin yang kini masuk wilayah administrasi Kota Palembang.
Kondisi ini menuntut penyesuaian dan perluasan wilayah kota, yang telah berlangsung sejak kepemimpinan Wali Kota sebelumnya.
Wali Kota Palembang juga menyampaikan rencana penataan kota melalui pelaksanaan Car Free Night di Jalan Kolonel Atmo dan pengembangan pedestrian hingga Jalan TP Rustam Effendi.
Penataan ini membutuhkan perbaikan bahu jalan yang saat ini belum tertata optimal.
Beberapa kendala lain juga disampaikan, termasuk gedung parkir di Pulau Mas, Megahria, dan Gedung Dika, serta hibah lahan PMI dan perluasan kolam retensi Simpang Polda yang direncanakan melalui program NUFReC.
Menanggapi paparan tersebut, Gubernur Herman Deru menyambut baik langkah sinergi ini.
Ia menyarankan pembangunan SR dialihkan ke kawasan Intirub sebagai alternatif.
Untuk KKMP, pembangunan gedung koperasi dapat dilakukan melalui sistem sewa lahan atau kerja sama bisnis ke bisnis (B to B).
Mengenai pelebaran Jalan Parameswara dan pembangunan Jembatan Musi IV, Gubernur menekankan pentingnya pembentukan panitia pembebasan lahan dan skema pembiayaan kolaboratif antara provinsi, kota, dan pihak terkait.
Di akhir pertemuan, Herman Deru menegaskan bahwa Pemprov Sumsel akan terus mencari solusi atas berbagai kendala, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, guna mendukung pembangunan Palembang sebagai ibu kota provinsi yang tertata dan berdaya saing.