Adanya temuan kasus ini menjadikan pupuk sulit di akses seperti halnya yang terjadi di NTT petani harus menempuh jarak 80 kilometer, selain itu juga membuat negara semakin jauh dari cita-cita terwujudnya kedaulatan pangan dan juga ketahanan pangan.
Padahal, pupuk memegang peranan penting bagi petani. Kekurangan pupuk dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mempengaruhi waktu panen.
Pemerintah harusnya memastikan harga yang murah dan pasokan pupuk yang cukup, serta memastikan distribusi pupuk yang lancar dan mudah di seluruh wilayah.
Ketersediaan pupuk akan mempengaruhi swasembada pangan suatu negara. Jika pupuk masih diimpor karena sebagian bahan bakunya masih diimpor, bagaimana kita bisa menyediakan pupuk yang berlimpah bagi petani?
Bagaimana swasembada pangan bisa tercapai jika pupuk tambahan masih terbatas? Ini hanya pupuk dan tidak termasuk kebutuhan lain seperti benih, pestisida, atau mesin pertanian.
Hal ini disebabkan karena paradigma dan kebijakan penguasa masih berorientasi pada ideologi kapitalisme.
Negara masih belum serius dalam mengurusi (Ri'ayah) (administrasi dan pelayanan) di sektor pertanian.
Meskipun pembicaraan tentang swasembada pangan terus digalakkan, namun masih terdapat banyak kelemahan dalam mencapainya.
Mulai dari permasalahan inkonsistensi data mengenai penerima subsidi, ketimpangan distribusi, kesalahan perhitungan bea masuk, cakupan teknis distribusi pupuk hingga impor pupuk.
Pengelolaan pupuk disistem kapitalis akan sangat berbeda kita dapati dengan sistem islam yang secara serius menangani permasalahan ummat.
Terlebih pentingnya sektor pertanian dalam ketahanan pangan, islam tidak akan membiarkan masalah ini berlarut larut merugikan banyak pihak terutama para petani.
Sistem islam atau yang dikenal sebagai Khilafah akan mengedepankan berbagai mekanisme untuk menjamin kemakmuran usaha dan mata pencaharian petani.
Khilafah akan mengatur ketersediaan bahan baku pupuk secara mandiri dengan memproduksi pupuk di dalam negeri dengan stok yang besar.
Dalam hal ini negara menciptakan industri pertanian yang memenuhi kebutuhan petani, seperti produksi mesin pertanian, pupuk, benih, pestisida, dan lain-lain.
Sumber daya keuangan Khilafah begitu melimpah sehingga sangat mungkin terwujudnya industri pertanian. Tidak akan ada pasal, negara hanya mengandalkan kebijakan impor.
Karena, Pendapatan negara berasal dari Jizyah, Fa'i, Kharaj, Ghanimah, pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain sehingga hal ini tidak akan menghambat produksi serta distribusinya.