Kalau calon tidak punya uang bisa ijon proyek. Bisa balik modal. Jadilah hitungan bisnis agenda utama di legislatif.
Itu erosi dari satu segi. Sisi lain: partai tidak bisa membuat perencanaan: siapa yang akan didudukkan di komisi keuangan di DPR nanti.
Siapa yang di komisi hukum. Komisi pendidikan. Komisi energi. Dan seterusnya.
Dengan sistem terbuka, partai belum tahu apakah yang terpilih nanti punya kapasitas untuk duduk di komisi tertentu.
Bisa jadi yang terpilih tidak punya kapasitas di komisi mana pun. Banyak yang akhirnya anggota DPR itu mewakili dirinya sendiri.
"Yang terpilih belum tentu mampu. Yang mampu belum tentu terpilih".
Itulah penyakit bawaan demokrasi murni.
Dan kita menikmati penyakit itu.