Andrie Bagia
Saya ingin ikut komentar abah. Ini komentar ketiga saya di disway. Saya penasaran apakah birokrasi pendaftaran-pelayanan-pembayaran RSUP sebagus swasta. Anak kedua saya sakit hingga harus dirujuk ke RSUD tingkat provinsi di Jawa Timur dan RS orthopedi rujukan nasional di Jawa Tengah. Kesimpulan saya sama: pelayanannya bagus, stafnya ramah, tapi birokrasinya mbulet dan rumit. Entah siapa penanggung jawab pembuat prosedurnya. Bagi orang sehat dan ada uang untuk transport mungkin bisa menjalaninya. Bagi yang tidak punya dua hal itu, rasanya sulit. Di RS Jawa Timur ini saya melihat suami istri umur 70-80 tahun berobat rawat jalan. Sang suami sakit dengan kursi roda didorong istrinya yang berjalan begitu pelan. Tidak ada yg lain membantunya. Hanya berdua. Tidak bisa dibayangkan jika harus rawat inap seperti anak saya yang pengurusan berkasnya seperti bola pingpong. Pindah dari satu ruang ke ruang lain, satu gedung ke gedung lain. Di RS Jawa Tengah, ada satu keluarga dari Jambi yang sudah 4 kali bolak-balik RS ini tiap minggu karena memang dirujuk ke sini. Biaya berobatnya tidak seberapa, ongkos pulang perginya bisa dihitung sendiri. Masalah kedua ini juga perlu kajian tersendiri.
Rahma Huda Putranto
Abah DI, mohon izin memberikan masukkan untuk tema tulisan esok hari. Ada fenomena menarik dalam persidangan Bharada E. Seorang filsuf sekaligus rohaniawan sekelas Romo Magniz bersedia menjadi saksi ahli. Tidak tanggung-tanggun, diberitakan dengan jelas. Beliau menjadi saksi ahli yang meringankan. Tentu ini kejadian yang menarik. Seorang begawan mau turun gunung. Pasti ada pertimbangan mendalam dari beliau. Mohon bisa dituliskan, bah. Saya yakin sesuatu di baliknya bakal menjadi pelajaran baik untuk kita semua.
Denny Herbert
Di Flores juga untuk operasi katarak, yg sebenarnya lebih sederhana dibandingkan open surgery lainnya, belum bisa.. kasihan sekali. Padahal tinggat katarak sangat tinggi di Flores bagian pesisir karena UVnya sangat tinggi.. jadi kebutaan dini sangat tinggi di sana. Bila sudah buta akhirnya produktivitas menurun dan menyusahkan orang lain karena harus dibantu... Mohon pemerintah bisa bantu masalah ini...
Alex Ping
Masalah kurangnya dokter spesialis lagi diatasi, muncul masalah kurang alat, kurang alat lagi dicarikan solusi sudah ribut pengelolaannya. Bahkan keputusan direksi seakan harus sama dengan keputusan dokter 'berwibawa'. Jika hal ini ditanyakan kepada seorang mantan gubernur, maka beliau akan menjawab dengan mudah: "Sebenarnya hal ini sudah saya analisa jauh sebelumnya, mana bisa menteri kesehatan mengatur rumah sakit, menteri kesehatan ya harusnya mengatur rumah sehat."
Jimmy Marta
Kalau SOP pemakaian peralatan saja sampai menkes yg buat, itu terlalu. Harusnya itu bisa dibuat kepala bagian medik nya RS. Paling tinggi sang Dirut nyalah. Jika di rumah sakit tsb ada keberpihakan pd spesialis tertentu untuk menguasai peralatan spesial, ambil langkah spt penunjukan menkes. Dirut nya dipilih bukan dari dokter. Ambil setingkat manager. Yg ahli manajemen.