Konflik Amerika Serikat, Israel dan Iran Memanas, Pemkot Prabumulih Data & Pantau 13 Warga yang Bekerja di Tim

HARIANBANYUASIN.COM - Konflik di kawasan Timur Tengah (Timteng)antara Amerika Serikat, Israel dan Iran yang kian memanas dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Prabumulih.

Pasalnya, saat ini terdapat 13 warga Kota Prabumulih yang bekerja di sejumlah negara kawasan Timur Tengah, yakni di Arab Saudi dan Turki. Kondisi geopolitik yang tidak menentu membuat pemerintah daerah bergerak cepat melakukan langkah antisipatif guna memastikan keselamatan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Prabumulih.

Melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih (Disnaker), Pemkot Prabumulih langsung melakukan pendataan serta monitoring terhadap warganya yang bekerja di luar negeri tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Prabumulih, H Sanjay Yunus SH MH mengungkapkan, berdasarkan data resmi yang tercatat di Disnaker, terdapat 13 warga Prabumulih yang bekerja di luar negeri sejak tahun 2023 hingga 2025 dan seluruhnya masih aktif bekerja sampai saat ini.

“Berdasarkan data resmi yang ada pada kami (Disnaker), total ada 13 warga Prabumulih yang bekerja di luar negeri sejak 2023 hingga 2025. Ketiga belas orang tersebut hingga kini seluruhnya masih aktif bekerja,” ungkap Sanjay, Selasa, 3 Maret 2026.

Lebih lanjut Sanjay merinci, dari total 13 PMI tersebut terdiri dari 9 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka bekerja di sektor yang beragam, mulai dari jasa, konstruksi, hingga sektor domestik.

“Dari 13 warga kita yang bekerja di Timur Tengah itu, sebagian besar berada di Arab Saudi dan satu orang perempuan bekerja di Turki,” bebernya.

Data tersebut menjadi dasar bagi Disnaker Prabumulih untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap kondisi para PMI. Terlebih dalam situasi konflik internasional yang berpotensi berdampak pada stabilitas keamanan kawasan.

Sanjay menegaskan, hingga saat ini belum ada laporan mengenai kondisi darurat atau ancaman langsung terhadap PMI asal Prabumulih. Namun demikian, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat komunikasi lintas instansi.

Menurut Sanjay, Disnaker Prabumulih memastikan terus melakukan langkah antisipatif guna menjamin keselamatan PMI asal daerah tersebut. Pemerintah Kota Prabumulih melalui Disnaker berperan sebagai koordinator daerah dalam memastikan perlindungan, komunikasi, serta kesiapsiagaan bagi PMI di tengah situasi geopolitik yang berkembang.

“Langkah pertama yang kami lakukan adalah pendataan dan monitoring. Kami mendata PMI asal Prabumulih yang bekerja di Timur Tengah serta memantau perkembangan situasi keamanan secara menyeluruh,” jelasnya.

Pendataan ini mencakup identitas lengkap PMI, lokasi kerja, nomor kontak yang dapat dihubungi, hingga data keluarga yang berada di Prabumulih. Hal ini penting untuk mempercepat koordinasi apabila terjadi situasi darurat.

Tak hanya itu, Disnaker juga secara aktif memantau perkembangan informasi resmi dari pemerintah pusat terkait dinamika konflik di Timur Tengah. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap kebijakan atau langkah yang diambil selaras dengan arahan nasional.

Sanjay menambahkan, pihaknya juga melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Disnaker Prabumulih berkomunikasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di negara-negara terdampak.

Sumber: