Pemprov Sumsel Tetapkan 9 Isu Strategis

Pemprov Sumsel Tetapkan 9 Isu Strategis

--Foto humaspemprovsumsel

HARIANBANYUASIN.COM - Sekda Sumsel Edward Candra mengarahkan seluruh perangkat daerah agar menjadikan sembilan isu strategis pembangunan sebagai fokus utama dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027.

Arahan tersebut disampaikan Sekda  Edward Candra, di Kantor Bappeda Provinsi Sumsel, Kamis (29/1/2026).

Seiring dengan ditetapkannya isu strategis RKPD 2027 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). 

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Pastikan Progres Sekolah Rakyat Ogan Ilir Sesuai Rencana

BACA JUGA:Sekda Sumsel Tekankan Pentingnya SIPD RI untuk Transparansi dan Akurasi Keuangan Daerah

Penetapan ini dinilai penting untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan lebih terarah, sinergis, dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan.

“RKPD 2027 harus menjadi pedoman kerja seluruh perangkat daerah. Setiap program dan kegiatan wajib mengacu pada isu strategis yang telah ditetapkan agar pembangunan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Edward Candra.

Ia menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 didasarkan pada evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, tantangan aktual yang dihadapi daerah.

BACA JUGA:Sumsel Raih Penghargaan UHC Nasional 2026, Herman Deru: Bukti Nyata Keberhasilan Program Sumsel Berkat

BACA JUGA:Investasi Emas Makin Menjanjikan: Harga Kini Capai Rp17.800.000 per Suku, Untung Jutaan Rupiah

Serta proyeksi kebutuhan pembangunan jangka menengah dan panjang guna mewujudkan Sumatera Selatan yang mapan dan berkelanjutan.

Sekda menambahkan, arah kebijakan RKPD 2027 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan antar wilayah, penguatan infrastruktur, serta perbaikan tata kelola pemerintahan dan lingkungan hidup.

Adapun sembilan isu strategis pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 meliputi masih tingginya angka kemiskinan dan stunting serta ketimpangan akses layanan dasar.

BACA JUGA:Sekda Banyuasin Dorong Implementasi Aplikasi Pemerintahan Terpadu untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Sumber: