Yuk, Pahami Bedanya Hukum Pidana vs Hukum Perdata! Dasar Penting yang Wajib Kamu Tahu

HARIANBANYUASIN.COM - Dalam sistem hukum, istilah hukum pidana dan hukum perdata sering kali muncul, namun banyak orang yang masih bingung membedakan keduanya.

Keduanya memiliki tujuan, prosedur, dan sanksi yang berbeda, yang berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat.

Mari kita ulas perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata serta implikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

BACA JUGA:Siapakah Penemu Hukum Gravitasi? yang Mengubah Cara Kita Melihat Dunia!

BACA JUGA:Hukum Paling Terkenal, 5 Hukum yang Wajib Kamu Ketahui!

1. Definisi Hukum Pidana dan Hukum Perdata

• Hukum Pidana: Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Hukum ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Contoh pelanggaran hukum pidana termasuk pencurian, penipuan, pembunuhan, dan pelanggaran lalu lintas.
• Hukum Perdata: Sebaliknya, hukum perdata mengatur hubungan antara individu atau entitas dalam hal hak dan kewajiban mereka. Hukum ini fokus pada penyelesaian sengketa yang melibatkan kerugian atau kerugian materiil dan immateriil. Contoh kasus hukum perdata meliputi sengketa kontrak, hak waris, dan perceraian

BACA JUGA:Biar Nggak Grogi! Tips Sukses Interview yang Bikin Kamu Makin Percaya Diri!

BACA JUGA:Wartawan, Jurnalis, atau Reporter? Kenali Bedanya Yuk, Biar Gak Salah Sebut!

2. Tujuan dan Pendekatan Hukum

• Tujuan Hukum Pidana: Hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal, mencegah kejahatan, dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan. Sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar.
• Tujuan Hukum Perdata: Hukum perdata bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara individu dan memberikan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Fokusnya lebih pada pemulihan kerugian dan pemenuhan kewajiban kontraktual.

BACA JUGA:Tunanetra, Lebih dari Sekadar Keterbatasan! Yuk, Simak Fakta Menariknya!

BACA JUGA:Nasib Tragis di Bakrabiraawan, Misteri Penculikan Jenderal Revolusi Terungkap!

3. Proses dan Penegakan Hukum

• Proses Hukum Pidana: Dalam hukum pidana, kasus diajukan oleh negara melalui jaksa penuntut umum. Prosesnya dimulai dengan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya.
• Proses Hukum Perdata: Di sisi lain, hukum perdata diajukan oleh individu atau entitas yang merasa dirugikan. Pihak penggugat mengajukan gugatan di pengadilan untuk menuntut ganti rugi atau penyelesaian sengketa. Jika gugatan diterima, hakim akan memutuskan untuk memberikan kompensasi atau menyelesaikan masalah yang ada.

4. Sanksi dan Konsekuensi

• Sanksi Hukum Pidana: Sanksi dalam hukum pidana lebih berat dan dapat melibatkan penjara, denda, atau kerja sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.
• Sanksi Hukum Perdata: Sanksi dalam hukum perdata biasanya berupa ganti rugi atau pemulihan hak. Hakim dapat memerintahkan pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang untuk mengkompensasi kerugian yang dialami.

5. Contoh Kasus untuk Memperjelas

• Contoh Hukum Pidana: Misalnya, jika seseorang melakukan pencurian, kasus tersebut akan ditangani oleh aparat penegak hukum dan diadili di pengadilan pidana. Jika terbukti bersalah, pelaku akan menerima hukuman penjara.
• Contoh Hukum Perdata: Jika dua pihak terlibat dalam sengketa kontrak, salah satu pihak dapat menggugat yang lain untuk mendapatkan ganti rugi. Kasus ini akan dibawa ke pengadilan perdata untuk diselesaikan.

Sumber: