Jembatan Rantau Bayur Semakin Tidak Jelas, M Nasir Pertanyakan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Banyuasin

PANGKALAN BALAI harianbanyuasin com Rapat Panitia Khusus Pansus I DPRD Banyuasin bersama DPKAD Bappeda dan Bapenda Kabupaten Banyuasin terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban LKPJ Bupati Banyuasin tahun 2021 Muhammad Nasir anggota DPRD Banyuasin pertanyaan sistem perencanaan pembangunan yang di Kabupaten Banyuasin
Bertempat di hotel Wyndham Palembang pada Selasa 22 3 22 kemarin Muhamad Nasir anggota Komisi IV DPRD Banyuasin dalam rapat itu mempertanyakan terkait sistem perencanaan Kabupaten Banyuasin yang tidak berkesinambungan salah satunya yakni pembangunan Jembatan Rantau Bayur yang saat ini tidak jelas akan jadi apa kedepanya
Hal itu seperti diceritakan langsung Muhamad Nasir Anggota Komisi IV DPRD Banyuasin saat dihubungi harianbanyuasin com pada Kamis 24 3 22 mengatakan Terkait pembangunan jembatan Rantau Bayur berdasarkan keterangan Kepala Bappeda Banyuasin dalam rapat tersebut sampai saat ini ada beberapa yang menjadi kendala dalam pembangunan itu
Dimana salah satunya pertama terkait teknisnya dimana bahwa pembangunan jembatan Rantau Bayur itu secara teknis terdapat kelebihan bentang atau jarak standar antara tiang jembatan satu dengan tiang jembatan yang lainya Sehingga menyebabkan kesulitan pembangunan tahap berikutnya dengan bahan yang sesuai dan standar sampainya
Karena ada kesalahan itu maka harus mengunakan teknologi yang khusus bila bentang jarak itu terlalu panjang kedua adanya masalah terkait pembebasan lahan untuk penyambungan jalan dari Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin ke Kabupaten Muara Enim dan dari arah sebaliknya Karena memang belum ada alokasi anggaran pembebasan lahan pembangunan jalan tersebut ungkapnya
Selanjutnya ketiga juga belum teralokasikan nya anggaran tahun 2022 untuk lanjutan pembangunan jembatan dan anggara pembangunan untuk tahun berikutnya Itulah makanya pada waktu itu dia juga sangat menyangkan terkait angaran itu maupun anggaran dari Bantuan Gubernur Bangun Sumsel yang diman mereka mengatakan belum ada hingga saat ini ucapnya
Sementara saat ditanya terkait adanya kabar bahwa tahun 2022 ini akan ada Bangub sebesar 60 miliar dari Gubernur Sumsel lanjut pembangunan jembatan itu Fraksi Demokrat itu mengungkapkan bahwa sampai saat ini bantuan tersebut belum ada dan itulah penyebab membuat pembangunan jembatan Rantau Bayur tersebut menjadi terkendala
Jembatan Rantau Bayur itu sudah terlalu lama dibangun kalau tidak salah sejak tahun 2008 namun belum juga selesai Jadi kalau bisa seandainya pembangunan yang ingin membantu masyarakat kalau bisa janganlah pembangunan itu hanya sekedar seremonial atau pencitraan saja dan kalau mau membantu masyarakat bangunlah seutuhnya jangan seperti ini pintanya
Justru dengan seperti itu kesannya seolah olah dibangun dan dibangun namun nyatanya kemampuan itu tidak ada artinya perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyuasin ini pihaknya nilai tidak baik dan sebenarnya kalau untuk pembangunan sebuah jembatan kalau benar memang ada anggranya tidak akan terlalu lama dan paling lama maksimal dua tahun prediksinya
Jadi dia meminta Pemkab Banyuasin kiranya kalau melakukan perencanaan pembangunan agar sesuai kemampuan keuangan daerah saja dimana jangan sampai terjadi seperti itu pembangunanya tidak berkesinambungan Kalau memang belum mampu tidak perlu memaksakan dan bangunlah saja mana yang bisa kita bangun tegasnya
Lanjutnya Karena sangat disayangkan lagi sudah banyak angaran yang tertanam di jembatan itu seperti pada tahun 2020 saja mencapai sekitar 36 6 miliar namun manfaatnya belum juga bisa dirasakan oleh masyarakat Jadi kalau belum juga bisa menyelesaikan jembatan itu alangkah baiknya kalau dialihkan saja untuk membangun hal lainya yang manfaatnya mungkin bisa langsung dirasakan masyarakat
Sementara untuk tahun 2022 ini sendiri saja sampai saat ini mereka juga belum dapat angka untuk Bantuan Gubernur tersebut padahal sebenarnya angka Bangub itu sendiri seharunya sudah pihak Pemkab Banyuasin dapatkan angkanya berapa akan dibantu tahun ini pada saat pembahasan APBD tahun 2022 pada tahun 2021 kemarin dan jangan siap perintah siap perintah saja jelaskan donk sama pimpinan secara teknisnya biar tidak seperti ini lagi perencanaan pembangunanya pintanya son

Sumber: