Kompak Memaknai Data Kemiskinan

Oleh Hernayani SE MM Statistisi Ahli Muda Statistik Sosial BPS Kabupaten Banyuasin
SALAH satu upaya mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin memerlukan kesamaan pemahaman tentang makna dari angka kemiskinan yang dihasilkan Sebab jika masih ada jurang antara kebijakan dan pemaknaan yang benar terkait kemiskinan maka sangat memungkinkan hasil dari program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini akan berbeda dengan yang diharapkan Komitmen dan upaya pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengurangi jumlah penduduk miskin cukup agresif Program program pembangunan untuk mengangkat penduduk miskin menjadi tidak miskin khususnya pada periode tiga tahun terakhir membuahkan hasil menggembirakan angka kemiskinan di Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2021 menurun tajam Perkembangan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuasin tiga tahun terakhir menunjukkan hasil yang baik dimana pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 96 55 ribu atau sekitar 11 33 persen dan pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 96 26 ribu atau 11 17 persen dan pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin 94 08 ribu atau 10 75 persen Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuasin berada pada peringkat ke 3 terendah se Provinsi Sumatera Selatan Hal tersebut sejalan dengan target Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk menurunkan kemisinan hingga satu digit Namun demikian untuk mencapai target tersebut tentu masih butuh kinerja yang lebih agresif Masih ada pekerjaan besar yakni mengeluarkan penduduk miskin ekstrem sekitar 6 73 persen di tahun 2021 Penduduk miskin ekstrem ini adalah mereka yang pengeluaran perkapitanya setara dengan Rp 11 941 per kapita per hari atau Rp 369 219 per kapita per bulan
Bagaimana BPS Mengukur Kemiskinan Kemsikinan adalah ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran Badan Pusat Statistik BPS mengukur kemiskinan makro bukan dengan formula yang dibangun sendiri metode pengukuran jumlah dan penduduk miskin yang dilakukan oleh BPS di Indonesia adalah menggunakan konsep dan metode standar yang berlaku di banyak negara di dunia Konsep yang digunakan adalah mengacu pada konsep bahwa kemiskinan sebagai kekurangan penghasilan uang yang ditunjukkan oleh kemampuan pengeluaran rumah tangga Mengapa ukurannya uang Karena lebih jelas dan mudah diukur hal ini berkorelasi kuat dengan variabel kemiskinan lain yang sulit diukur Dan sudah bisa dipastikan status sosial terendah cenderung berasal dari lapisan penghasilan terbawah Konsep kemiskinan yang digunakan BPS adalah pendekatan kebutuhan paling dasar basic need approach yakni kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan paling dasar nonmakanan Kebutuhan dasar makanan merupakan pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2 100 kilokalori per orang per hari yang diwakilkan oleh paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 jenis komoditi Ditambah kebutuhan dasar nonmakanan yakni kebutuhan paling dasar untuk perumahan sandang pendidikan kesehatan dan lainnya yang diwakili 51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non makanan di pedesaan Menetapkan sesorang miskin atau tidak miskin digunakan nilai uang dari harga kalori 2 100 kilokalori per orang per hari ditambah dengan kebutuhan paling dasar nonmakanan Sehingga jika seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya diatas batasan garis kemiskinan tersebut maka tidak termasuk penduduk miskin sebaliknya jika kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan paling dasarnya di bawah batas garis kemiskinan tersebut maka termasuk sebagai penduduk miskin
Siapa yang Miskin Jumlah penduduk miskin Banyuasin tahun 2021 adalah 94 08 ribu berada pada garis kemiskinan Rp 445 089 perkapita perbulan Persentase penduduk miskin P0 10 75 persen Penduduk miskin tersebut umumnya adalah mereka yang berasal dari kepala rumah tangganya yang hanya berpendidikan sekolah dasar sederajat ke bawah berjenis kelamin laki laki dan sebagian besar berstatus bekerja dan lapangan usaha dalam pekerjaan utamanya adalah pertanian dimana status dalam pekerjaan adalah berusaha dan berstatus buruh atau karyawan Umumnya kelompok penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebagai buruh dan pekerja serabutan yang menerima upah sangat kecil dan tentunya mereka yang paling akhir menikmati manisnya buah pembangunan
Program Tepat Sasaran Data menunjukkan bahwa kosentrasi penduduk miskin ada pada kelompok aktivitas pekerja serabutan buruh di sektor pertanian maka akan lebih efektif jika program program penanggulangan kemiskinan berpijak pada realita yang ada Proyek insfrastruktur skala besar menengah bahkan insfrastruktur yang dibangun dengan dana desa telah memberi peluang bekerja bagi kelompok penduduk miskin jangan sampai peluang tersebut justru banyak dinikmati mereka yang berada di lapisan atas garis kemiskinan Begitu juga dengan buruh kasar bangunan buruh industri rumah tangga buruh angkut buruh yang bekerja di rumah makan skala kecil apakah telah menjadi kelompok sasaran beragam paket kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada
Upaya menurunkan angka kemiskinan akan lebih efektif dan akan lebih cepat jika program program yang dirancang di luar program perlindungan sosial bersentuhan langsung dengan kelompok mereka yang digambarkan oleh angka statistik kemiskinan yang ada Untuk itu memaknai data dengan benar suatu keharusan bagi semua pihak Membaca data statistik bukan sekadar melihat besaran angka lalu memperdebatkannya Konsep definisi metode pengukuran dan karakteristik yang melingkupinya akan banyak berbicara tentang pemaknaan dari setiap angka yang dihasilkan
Perlu kolaborasi yang kuat dan kerja secara extra untuk menghapuskan kemiskinan Eksekutif dan legislatif perlu duduk bersama menguasi masalah yang dihadapi oleh rakyat memahami persoalan yang sesungguhnya mencari akar persoalan dan penyebab terjadinya kemiskinan Selanjuntnya duduk Bersama memikirkan terobosoan terobosan untuk mengecilkan angka ketimpangan si kaya dan miskin Bupati dalam hal ini harus berupaya mencipatkan pemerataan ekonomi antar daerah program program terobosan harus berbasis pada inovasi dan kreativitas tinggi Dengan pendekatan pendekatan baru dapat mendorong agar sumber daya manusia di daerah dapat berperan dan berkontribusi secara penuh dalam perencanaan pelaksanaan dan evalusi bersama sama dengan masyarakat pada umumnya Dan terpenting lagi adalah program program tersebut harus bebas dari praktik praktik kolusi korupsi dan nepotisme KKN Program program yang dicipatkan harus mengedepankan prinsip prinsip terbuka transparan akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik dan Tuhan YME

Sumber: