Kantor Inspektorat Banyuasin Didemo, Auditor Diminta Transparan

Kantor Inspektorat Banyuasin Didemo, Auditor Diminta Transparan

Kantor Inspektorat Banyuasin Didemo, Auditor Diminta Transparan --

HARIANBANYUASIN.COM — Kantor Inspektorat Kabupaten Banyuasin didemo oleh rombongan Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (DPD JPKP) Banyuasin, Kamis (8/1/2026).
 
Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Indosapri selaku koordinator Aksi. Dalam aksi damai itu, JPKP mendesak Inspektorat Kabupaten Banyuasin segera turun ke lapangan untuk melakukan audit secara profesional terhadap seluruh desa di Kecamatan Muara Sugihan.
 
JPKP juga menuntut Inspektorat mengklarifikasi laporan yang telah mereka sampaikan sebelumnya melalui aksi damai pada Rabu, 16 Juli 2025, di depan Kantor Bupati Banyuasin. 
 
Dalam laporan tersebut, JPKP meminta dilakukan audit Dana Desa seluruh desa di Kecamatan Muara Sugihan untuk anggaran tahun 2023–2024. 
 
Namun hingga saat ini, menurut mereka, belum ada kepastian hukum maupun tindak lanjut yang jelas.
 
Selain itu, massa aksi mendesak Inspektur Daerah Banyuasin untuk merekomendasikan pembentukan tim investigasi yang baru serta melakukan “penyegaran” kepada Bupati Banyuasin.
 
Dari pantauan di lapangan, rombongan JPKP tampak emosi karena tuntutan yang telah mereka sampaikan berulang kali tidak pernah mendapatkan tanggapan resmi dari pihak terkait.
 
Dalam orasinya, Indosapri juga meminta agar Kepala Tim Investigasi Inspektorat, direkomendasikan untuk diganti oleh Bupati Banyuasin.
 
 Menurutnya, ybs telah menjabat selama enam tahun, namun hasil audit yang dilakukan dinilai tidak pernah terbuka dan transparan kepada pihak pelapor.
 
“Selama ini kami tidak pernah mendapatkan kejelasan hasil audit. Sebagai pelapor, kami berhak mengetahui proses dan hasilnya secara transparan,” tegasnya.
 
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Inspektorat Kabupaten Banyuasin terkait tuntutan yang disampaikan oleh JPKP.
 

Sumber: