Untuk mengantisipasi hambatan di lapangan, pemerintah menetapkan sejumlah fokus utama.
Pertama, mitigasi bencana dengan respons cepat melalui Satgas Gabungan yang terdiri atas Polri, BPBD, Basarnas, dan Dinas Pekerjaan Umum.
Satgas ini disiagakan di tingkat Polres dengan target waktu respons kurang dari 30 menit apabila terjadi longsor atau banjir.
Kedua, peningkatan keselamatan pemudik sepeda motor melalui screening ketat di titik keberangkatan utama.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menghindari mudik jarak jauh menggunakan sepeda motor, terutama yang membawa anak kecil, serta memanfaatkan program mudik gratis yang disediakan.
Patroli intensif juga akan ditingkatkan di jalur arteri dan rest area.
Selain itu, sebanyak 6.859 masjid akan dioptimalkan sebagai safe point atau titik aman bagi para pemudik.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan agar seluruh jajaran tidak meremehkan situasi meskipun terdapat fluktuasi data pergerakan masyarakat.
Ia meminta setiap keputusan rekayasa lalu lintas, seperti contraflow atau one way, didasarkan pada data real-time melalui perhitungan volume capacity ratio (V/C ratio).
“Tampilkan wajah Polri yang melayani. Lakukan penegakan hukum secara persuasif dan edukatif. Pastikan kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang humanis dan responsif,” ujarnya.
Kapolri juga menginstruksikan Satgas Pangan untuk berkolaborasi dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok dan BBM/BBG.
“Jika ditemukan penyimpangan atau penimbunan, tindakan tegas akan diambil tanpa mengganggu rantai pasokan,” katanya.
Menutup rapat, seluruh pihak menegaskan bahwa kunci kesuksesan pelayanan mudik Idulfitri 1447 H adalah sinergi tanpa ego sektoral.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menciptakan suasana Idulfitri yang aman, tertib, dan penuh makna bagi masyarakat.