Menurut Edward, banyak kasus pengadaan yang berujung pada persoalan hukum berawal dari lemahnya penyusunan rancangan kontrak serta pengendalian kontrak yang tidak optimal.
Kondisi tersebut juga berdampak pada menurunnya minat aparatur sipil negara (ASN) untuk terlibat sebagai pelaksana pengadaan karena kekhawatiran terhadap risiko hukum.
“Jika prosedur dijalankan dengan benar dan diawali dengan niat yang baik, permasalahan dapat dihindari. LKPP juga siap mendampingi pemerintah daerah dalam hal-hal teknis pengadaan,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Edward mengingatkan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif dan tepat sasaran dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta kebermanfaatan kegiatan.
Ia berharap seluruh peserta, khususnya dari kabupaten dan kota, dapat memanfaatkan bimtek ini secara optimal dengan mencermati materi yang disampaikan, aktif berdiskusi.
Serta menyampaikan pertanyaan dan meminta masukan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat diimplementasikan lebih baik di daerah masing-masing.
Sementara itu, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP RI Raden Ari Widianto mengatakan bahwa bimtek ini merupakan bagian dari upaya LKPP dalam membantu pemerintah daerah mencegah terjadinya permasalahan pengadaan barang dan jasa, khususnya yang berkaitan dengan kontrak.
“Melalui bimtek ini, kami tidak hanya memaparkan teori, tetapi juga membahas berbagai kasus pengadaan barang dan jasa yang sering terjadi agar dapat menjadi pembelajaran bagi para pelaku pengadaan di daerah,” ujarnya.