Dalam kesempatan yang sama, Kepala LKPP RI Hendar Prihadi dalam laporannya mengatakan pada tahun 2023 pengadaan barang/ jasa dalam pemerintah telah melibatkan 87% UMKM dengan realisasi belanja UMK Koperasi sebesar 37%.
"Kehadiran semua yang ada disini tentu menjadi kebijakan penting terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah," jelasnya.
"Supaya kedepan menjadi semakin baik. Dimana saat ini juga pengadaan barang dan jasa pemerintah memasuki tren positif. Yang tentu hal ini harus kita jaga dan kita tingkatkan bersama," kata Hendar.
Tren positif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini juga ditunjukan pada realisasi penggunaan produk dalam negeri yang meningkat.
Hendar juga membeberkan data per 27 Oktober 2023 jumlah transaksi di e-katalog tembus Rp 161,3 triliun.
"Tren positif yang lainnya juga terealisasinya penggunaan produk dalam negeri pada anggaran tahun 2023 ini di capai 90 persen," jelasnya.
"Pada Oktober tahun ini, sudah ada sebanyak 6,9 juta produk tayang di e-katalog, jika di tahun 2022 lalu total ada sebanyak 2,4 juta produk tayang dengan total transaksi Rp 83,9 triliun," bebernya.
"Alhamdulillah 27 Oktober total produk tayang sampai 6,9 juta dan total transaksi Rp 161,3 triliun," pungkasnya.***