BACA JUGA:Bupati Banyuasin Dikukuhkan Sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting
Selain itu juga agar kembali memanfaatkan layanan di posyandu dan puskesmas untuk memantau kesehatan ibu hamil, serta pertumbuhan dan perkembangan anak.
Sementara itu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wrdoyo Sp.OG (K) mengungkapkan kondisi kependudukan Indonesia saat ini mengalami titik balik.
Dikarenakan program Keluarga Berencana selama ini sudah sukses mengantarkan kepada TFR (Total Fertility Rate) Nasional di angka 2,14.
BACA JUGA:Kepala BKKBN: Perempuan Anemia Berisiko Tinggi Lahirkan Bayi Stunting
"Sehingga tantangan tidak lagi terfokus pada pengendalian kuantitas penduduk," kata Hasto.
Menurut Hasto, kualitas penduduk dan kualitas keluarga juga memegang peranan penting dalam pemanfaatan kesempatan bonus demografi yang harus dapat ditranformasikan menjadi bonus kesejahteraan.
Karena celah bonus demografi akan berakhir sekitar tahun 2035
Terkait stunting Kepala BKKBN menambahkan jika Indonesia telah mengalami tren penurunan prevalensi stunting yang cukup siginifikan dari tahun ke tahun.
"Namun masih berasa di atas ambang batas standar WHO. Sehingga masih berkategori darurat stunting," bebernya.
Menurutnya BKKBN melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024 (RAN Pasti), telah menterjemahkan lima pilar Stranas dan disempurnakan dengan; Penyediaan data keluarga berisiko stunting.
Pendampingan keluarga berisiko stunting, Pendampingan calon pengantin, Surveilans keluarga dan Audit Kasus Stunting.
Satyalencana Wira Karya
Dalam Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional itu juga Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memberikan tanda jasa Satyalencana Pembangunan dan Satyalencana Wira Karya kepada para kepala daerah.
Satyalencana Pembangunan diberikan kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
Sedangkan Satyalancana Wira Karya diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lainnya.