Jadi sangat wajar jika masyarakat menolak keras untuk menjadi bagian dari Kabupaten Banyuasin.
"Mulai dari sekolah, PAM, urusan administrasi kami sejak lama mengurus dan diurus Pemkot Palembang," jelasnya.
Jika pun wilayah Tegal Binangun ini adalah bagian dari Kabupaten Banyuasin, kenapa baru sekarang diklaim.
"Nah, kalau kami ini warga Banyuasin, masak iya kami yang selama ini berurusan dengan Palembang harus pindah semua ke Banyuasin," ucapnya.
"Masak kami mengurus apa-apa harus ke Pangkalan Balai sano. Jauh dan butuh waktu yang lama untuk kesana," ucapnya beralasan.
"Kami ini memang tinggal di Banyuasin, untuk saat ini. Tapi kan KTP dan KK kami Palembang," ujarnya.
"Belum lagi anak-anak kami selama ini sekolah di Palembang. Masak iya kami harus sekolah ke Mariana sano," katanya lagi.
Maka dari ituu, ribetnya segala urusan membuat masyarakat di 4 RT di Tegal Binangun ini tekad bulat untuk tetap menolak Banyuasin.
"Jika masalah ini tidak selesai di provinsi, maka kami akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung, sebagai langkah terakhir kami," tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Banyuasin H Askolani SH MH juga dengan tegas menyatakan jika Pemkab Banyuasin akan tetap mempertahankan wilayah Banyuasin tetap menjadi bagian dari Kabupaten Banyuasin.
"Jelas, apa yang kita perjuangkan ada aturannya. Jika memang masyarakat tidak puas, silahkan menempuh jalur hukumm," imbuhnya.*