Percepat Flyover Muara Enim, Sekda Edward Candra Tekankan Kepastian Hukum dan Sinergi Lintas Instansi
--Foto humaspemprovsumsel
HARIANBANYUASIN.COM - Sekda Sumsel, Edward Candra, memimpin rapat koordinasi pembahasan perumusan draf Perjanjian Kerjasama (PKS) pembangunan Flyover JPL 99 pada perlintasan sebidang kereta api di Kabupaten Muara Enim. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja, Jumat (6/2/2026).
Pembangunan Flyover JPL 99 merupakan proyek strategis yang bertujuan mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan transportasi pada perlintasan sebidang kereta api yang selama ini menjadi titik krusial akibat tingginya frekuensi perjalanan kereta api di kawasan tersebut.
Dalam arahannya, Sekda Edward Candra menekankan pentingnya penyusunan draft PKS yang komprehensif dan detail, terutama terkait aspek teknis dan administratif, agar pelaksanaan pembangunan di lapangan dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
BACA JUGA:Sumsel Siap Jadi Tuan Rumah Asian Mini Football Championship 2026
BACA JUGA:Kodim OKU Bangun Jembatan Gantung Garuda di Desa Pusar
“Setiap klausul dalam PKS harus jelas dan tegas. Kita ingin memastikan seluruh pihak memahami secara utuh hak dan kewajibannya masing-masing. Percepatan pembangunan ini bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga kepastian hukum melalui kerja sama yang matang,” tegas Edward Candra.
Rapat tersebut secara khusus membahas pembagian peran dan tanggung jawab antar instansi yang terlibat. PT Kereta Api Indonesia (KAI) berperan dalam aspek teknis operasional dan perizinan di area perlintasan kereta api.
Sementara itu, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) bertanggung jawab terhadap standarisasi konstruksi serta integrasi flyover dengan jaringan jalan nasional.
BACA JUGA:Tujuh Kecamatan Terdampak Banjir, Pertahankan Status Siaga
BACA JUGA:Dipercaya Jadi Tuan Rumah Rakornas TPIP, Herman Deru: Bukti Prestasi Sumsel
Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Provinsi Sumsel turut memberikan dukungan terkait penyediaan lahan, perizinan daerah, serta koordinasi kewilayahan guna memastikan proyek berjalan sesuai regulasi.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah krusial dalam menyatukan persepsi lintas instansi sebelum naskah kerjasama difinalisasi dan ditandatangani.
Kehadiran para pemangku kepentingan mencerminkan komitmen bersama untuk meminimalkan potensi kendala teknis maupun administratif yang kerap muncul dalam proyek pembangunan lintas sektor.
Sumber:
- Share:
